ejogja.ID | Hukum internasional tidak boleh tunduk pada kepentingan geopolitik. Ketika hukum kehilangan wibawa, yang tersisa hanya politik kekuatan. Jika logika senjata mengalahkan logika diplomasi, stabilitas global runtuh dan negara-negara berkembang seperti Indonesia harus membayar harga paling mahal.
Jangan Lewati: Awal Ramadan Kembali Berbeda, Gus Hilmy Soroti Lemahnya Otoritas Negara
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan pernyataan itu saat menyikapi eskalasi konflik militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang terus memanas dan berpotensi meluas.
Menurutnya, penggunaan kekuatan bersenjata tanpa menghormati kedaulatan negara hanya memperluas lingkar kekerasan dan menambah korban sipil. Para pihak tidak boleh mengganti kegagalan negosiasi dengan pilihan perang.
“Jika diplomasi buntu lalu kita menggantinya dengan serangan militer, dunia sedang bergerak mundur. Bom tidak melahirkan keamanan, tetapi kesepakatan yang menghormati kedaulatanlah yang melahirkannya,” tegas Senator asal D.I. Yogyakarta itu dalam keterangan tertulis, Ahad (01/03/2026).
Jangan Lewati: The Most KUA Hadir di SMAN 1 Sedayu, Kuatkan Remaja Sehat dan Berakhlak
Gus Hilmy, sapaan akrabnya, menilai konflik ini bukan sekadar persoalan regional. Timur Tengah menjadi jalur strategis energi dunia. Jika eskalasi konflik mengganggu distribusi minyak, pasar akan menaikkan harga energi. Dampaknya akan terasa pada inflasi, beban subsidi, dan tekanan terhadap APBN negara-negara berkembang.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu juga menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menegaskan, jika ada negara yang diduga melanggar Piagam PBB, komunitas internasional harus menjalankan mekanisme hukum secara konsisten tanpa pandang bulu, meskipun negara tersebut menjadi donatur besar.
“PBB jangan hanya mengecam. Sebagai lembaga dunia, PBB memiliki instrumen sanksi. Dewan Keamanan dapat menjatuhkan resolusi penghentian serangan, memberlakukan embargo senjata, membatasi kerja sama ekonomi, hingga membawa pelanggaran itu ke mekanisme hukum internasional jika diperlukan. Jika PBB hanya menerapkan langkah-langkah itu kepada negara lemah dan tidak kepada negara kuat, PBB akan kehilangan legitimasi moral. Artinya, PBB harus berani menjatuhkan sanksi kepada Amerika jika terbukti melanggar Piagam PBB,” ujarnya.
Jangan Lewati: Ketakterbatasan Diri
Anggota Komite II DPD RI itu menegaskan kebuntuan Dewan Keamanan akibat hak veto tidak boleh menjadi alasan pembiaran. Jika hak veto terus melumpuhkan keadilan, komunitas internasional harus segera mereformasi struktur global.
Di sisi lain, sejumlah pihak mendesak Presiden Prabowo Subianto agar lebih aktif dan tidak hanya menawarkan dialog. Mereka menilai posisinya kurang tepat karena Indonesia memiliki kedekatan dan masuk sebagai anggota Board of Peace (BoP) yang Presiden Amerika Serikat Donald Trump bentuk. Meski demikian, sebagai anggota aktif PBB dan bagian dari berbagai inisiatif perdamaian internasional, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kedekatan itu untuk misi diplomatik.
“Indonesia tidak cukup hanya menawarkan diri sebagai mediator. Kita harus menjawab, apakah kita berani menyampaikan sikap tegas ketika negara kuat melanggar hukum internasional? Sementara BoP sendiri kehilangan relevansi setelah terjadi penyerangan ke Iran. Kita berharap Pak Prabowo memanfaatkan kedekatan diplomatik untuk menekan eskalasi, bukan sekadar menjaga hubungan,” tegasnya.
Jangan Lewati: Zohran Mamdani: Kisah Anak Imigran yang Mengubah Wajah New York
Menurut Gus Hilmy, diplomasi Presiden Prabowo harus menghasilkan dampak strategis, bukan sekadar capaian ekonomi. Ia mengingatkan bahwa Presiden Soekarno pernah membangun solidaritas non-blok di tengah rivalitas adidaya. Saat itu, Indonesia meraih penghormatan dunia karena konsisten membela kepentingan bangsa-bangsa yang tidak memiliki kekuatan militer besar.
“Kita ingin Pak Prabowo tidak hanya berkeliling dunia membuka peluang investasi, tetapi juga menghadirkan kontribusi nyata bagi perdamaian global. Diplomasi Indonesia harus melindungi negara-negara dunia ketiga dari kerasnya pertarungan negara adidaya. Semangat inilah yang dahulu Presiden Soekarno tunjukkan di tengah rivalitas Amerika dan sekutunya dengan Uni Soviet dan bloknya. Kepemimpinan seperti itu membuat Indonesia dihormati dan melahirkan kekuatan non-blok,” papar Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut.
Jangan Lewati: Banjir Serakah
Menurut Gus Hilmy, konflik ini menjadi ujian serius bagi tata dunia. Jika lembaga global gagal merespons secara adil dan konsisten, komunitas internasional harus mendorong reformasi kelembagaan secara lebih kuat.
“Dunia tidak boleh membiarkan logika perang menguasai keadaan. Jika kepentingan geopolitik mengalahkan hukum, perdamaian tidak akan menang, yang muncul justru ketidakpastian global,” pungkas Gus Hilmy.
Mau ngiklan di ejogja.ID? Klik: Pasang Iklan
