Tarmidzi Ansory
Belakangan ini pemerintah meluncurkan salah satu program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuan utamanya sangat mulia: memastikan anak-anak terbebas dari stunting, memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, serta mendorong kualitas kesehatan masyarakat.
Jangan Lewati: Dari Ladang ke Piring Sekolah: Menatap Rp 335 Triliun Program MBG 2026
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah pusat menyiapkan anggaran yang sangat besar. Presiden Prabowo Subianto bahkan menargetkan efisiensi hingga Rp750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya demi mendanai program ini. Konsekuensinya, sejumlah pos anggaran lembaga negara—mulai dari KPU, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, hingga DPR—ikut mengalami penyesuaian. Jumlah yang fantastis ini sekaligus menunjukkan betapa besar prioritas pemerintah terhadap program MBG.
Manfaat dan Dampak Positif
Di balik besarnya anggaran, program MBG juga menghadirkan manfaat nyata. Salah satunya adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru. Di Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), misalnya, butuh banyak tenaga: mulai dari pengolah bahan makanan, pengawas menu, petugas distribusi, hingga petugas kebersihan.
Dengan kata lain, manfaat program ini tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi gratis, tetapi juga masyarakat luas melalui penyerapan tenaga kerja. Lebih jauh, kehadiran MBG berpotensi membangun ekosistem ekonomi baru di daerah. Karena itu, tak heran jika banyak kementerian dan lembaga—seperti Kemenkop UKM, Kemensos, BGN, dan Kemenkeu—bahu membahu untuk memastikan keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo tersebut.
Kontroversi Pelaksanaan
Namun, di sisi lain, pelaksanaan MBG tidak luput dari sorotan. Sejumlah kasus di lapangan menunjukkan adanya persoalan serius. Beberapa daerah, misalnya, mengalami kasus keracunan pada siswa penerima MBG. Selain itu, sekitar lima ribu SPPG diduga fiktif, sebagaimana diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Meski pihak BGN membantah dan menyebut hal itu sebagai akibat perubahan mekanisme, temuan-temuan ini jelas perlu menjadi bahan evaluasi serius.
Jangan Lewati: Ulat di Sayur, Jangkrik di Tahu: Kualitas Program Makan Bergizi Gratis di Bantul
Pengawasan kualitas makanan juga menjadi persoalan. Banyak video beredar di media sosial yang memperlihatkan keluhan penerima MBG: mulai dari menu yang dianggap tidak sesuai standar gizi, rasa yang kurang enak, hingga makanan yang akhirnya tidak dimakan. Kasus lain yang mengemuka adalah ketika makanan lebih karena ada siswa yang tidak hadir. Pertanyaannya, bolehkah sisa itu dikonsumsi guru? Di sejumlah daerah, tenaga pendidik tidak mendapat jatah. Padahal menurut informasi terbaru dari pusat, guru seharusnya ikut mendapat bagian. Perbedaan praktik semacam ini menimbulkan kebingungan di lapangan.
Lebih dari itu, perketat pengawasan terhadap SPPG. Proses penyajian makanan harus berjalan dengan penuh kehati-hatian, memastikan kebersihan dan kualitas sesuai standar gizi standar pemerintah. Sebagaimana pesan Al-Qur’an: idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa’ah—apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.
Jangan Lewati: Awan Panas di Senayan: Saat Massa Menantang Gedung Parlemen
Pentingnya Evaluasi
Pemerintah sebaiknya segera melakukan pengukuran objektif terhadap keberhasilan program MBG. Targetnya bukan sekadar tersalurnya makanan, tetapi benar-benar terwujudnya dua tujuan utama: peningkatan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Jika ternyata manfaat tidak sebanding dengan biaya triliunan rupiah, jangan sampai program ini hanya menjadi ladang bisnis segelintir orang.
Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah program ini layak dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan diganti dengan opsi lain yang lebih bermanfaat. Pertimbangan maslahat dan mafsadat harus menjadi pegangan, agar anggaran besar benar-benar sejalan dengan kesejahteraan rakyat.
Tarmidzi Ansory, Pengurus PC ISNU Pamekasan, alumnus Ponpes Annuqayah.
Pasang iklan di ejogja.ID, klik: Pasang Iklan
