ejogja.ID | Suasana final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendadak berubah tegang. Bukan karena sengitnya persaingan antarpeserta, melainkan keputusan dewan juri yang dinilai tidak konsisten saat memberikan penilaian. Potongan video perlombaan itu pun cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Jangan Lewati: Cabul Intelektual
Dilansir detikKalimantan, kontroversi tersebut terjadi dalam siaran langsung YouTube MPRGOID pada 9 Mei 2026. Momen bermula saat sesi rebutan membahas mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” tanya pembawa acara.
Regu C yang mewakili SMAN 1 Pontianak lebih dulu menekan bel. Dengan percaya diri, salah satu peserta menjawab:
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Namun jawaban itu justru dianggap keliru. Juri yang juga Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI, Dyastasita Widya Budi, memberikan pengurangan nilai minus lima kepada Regu C.
Kesempatan kemudian berpindah ke Regu B dari SMAN 1 Sambas. Menariknya, jawaban yang mereka sampaikan dinilai publik nyaris serupa.
Jangan Lewati: Serdik di Tangan, Dosen PTKIS DIY Meneguhkan Profesionalisme
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” jawab perwakilan Regu B.
Kali ini, dewan juri justru memberikan nilai sempurna.
“Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10,” kata Dyastasita.
Keputusan berbeda terhadap dua jawaban yang terdengar sama itu langsung memicu protes dari Regu C.
“Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” ujar perwakilan Regu C mempertanyakan keputusan juri.
Dyastasita kemudian menjelaskan bahwa Regu C dianggap tidak menyebut unsur DPD dengan jelas dalam artikulasi jawaban mereka.
“Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” ujarnya.
Jangan Lewati: Kawal Revisi UU Pemilu, Yayasan LkiS Gelar Diskusi Publik Demi Transparansi Proses Legislasi
Situasi semakin panas ketika juri lain, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni, ikut memberikan penjelasan yang kemudian memancing reaksi warganet. Ia menekankan pentingnya artikulasi peserta saat menjawab pertanyaan.
“Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5,” tegasnya.
Tak lama setelah video itu viral, kolom komentar media sosial MPR RI di Instagram maupun YouTube dipenuhi kritik dari warganet. Banyak yang menilai keputusan juri tidak adil dan merugikan peserta.
Jangan Lewati: Hari Pendidikan
Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman kemudian menyampaikan permohonan maaf atas polemik tersebut. Ia juga memastikan MPR RI akan mengevaluasi dewan juri serta sistem perlombaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. [nw]
