Tufiq Hidayah
Di era media, ketika ruang utama menjadi tempat perjumpaan sosial dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, agama tidak lagi hadir semata sebagai sistem keyakinan yang privat. Masyarakat menghadirkan agama sebagai wacana publik yang beredar melalui media, memperdebatkannya, sekaligus mereproduksinya melalui berbagai kanal komunikasi. Di tengah banjir informasi, tantangan semakin meningkat seiring beredarnya berbagai isu. Polemik kepulangan seorang penyanyi dangdut asal Pamekasan menjadi contoh menarik untuk dipahami bersama. Sebagian masyarakat menyambut kedatangannya sebagai prestasi, tetapi kelompok lain mencurigainya sebagai ancaman moral.
Jangan Lewati: Masihkah Pendidikan Kita Gaya Bank?
Konsep mediatisasi agama menjelaskan bagaimana logika media semakin membentuk agama, praktik keagamaan, dan otoritas religius. Media tidak lagi sekadar berperan sebagai perantara netral. Media bertindak sebagai agen perubahan sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami, menampilkan, dan menegosiasikan agama di ruang publik.
Dalam konteks ini, polemik seni dangdut di Pamekasan tidak sekadar memperlihatkan konflik lokal antara hiburan dan moralitas. Peristiwa itu mencerminkan transformasi relasi antara agama, media, dan masyarakat.
Agama dalam Logika Media
Teori mediatisasi berangkat dari asumsi bahwa masyarakat modern tidak dapat memisahkan institusi sosial, termasuk agama, dari logika media. Logika media menekankan dramatisasi, simplifikasi, personalisasi, dan polarisasi. Media sering memadatkan isu yang kompleks menjadi dikotomi sederhana: halal–haram, taat–tidak taat, dan moral–amoral.
Dalam kasus penyanyi dangdut, sebagian pihak mereduksi prestasi individual sebagai representasi mobilitas sosial anak daerah menjadi persoalan moral panggung. Media massa dan media sosial memperkuat reduksi tersebut dengan menyoroti aspek kontroversial seperti kostum, goyangan, atau dugaan pelanggaran norma. Akibatnya, diskursus publik bergeser dari apresiasi prestasi menuju pengawasan moral.
Jangan Lewati: Normalisasi Kebusukan
Di sinilah tampak bahwa tafsir agama tidak berdiri di ruang hampa. Tafsir itu memuat nilai-nilai esensial, sekaligus berinteraksi dengan ekosistem media yang menyukai konflik dan sensasi. Tafsir yang paling tegas, paling keras, dan paling mudah dikutip sering kali lebih dominan daripada tafsir yang moderat namun kompleks. Dalam situasi ini, masyarakat menggunakan agama sebagai bahasa legitimasi dalam pertarungan opini publik.
Pergeseran Otoritas Keagamaan
Mediatisasi agama juga mendorong pergeseran otoritas. Pada masa lalu, ulama atau institusi formal relatif memusatkan otoritas keagamaan. Kini ruang digital memungkinkan berbagai pihak memproduksi otoritas tersebut. Tokoh lokal, influencer religius, bahkan warganet anonim dapat memengaruhi persepsi keagamaan masyarakat.
Dalam polemik ini, “polisi moral” tidak selalu hadir dalam bentuk lembaga resmi. Tekanan kolektif di media sosial, spanduk penolakan, atau narasi viral dapat membingkai hiburan sebagai ancaman. Proses tersebut membuat otoritas moral terdesentralisasi, tetapi sekaligus mengeras karena setiap pihak merasa memiliki legitimasi religius.
Akibatnya, masyarakat menggunakan agama bukan hanya sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial. Situasi ini mengaburkan batas antara dakwah dan pengawasan moral. Publik akhirnya memposisikan seni, yang semestinya menjadi ekspresi budaya lokal, sebagai objek kecurigaan.
Simplifikasi Agama
Salah satu implikasi mediatisasi agama muncul dalam bentuk banalisasi, yakni ketika masyarakat mereduksi nilai-nilai religius yang kaya dan kompleks menjadi slogan sederhana. Logika media menuntut pesan yang singkat dan tegas sehingga nuansa sering menghilang.
Ketika masyarakat langsung mengasosiasikan panggung dangdut dengan kemaksiatan tanpa melihat konteksnya, mereka menyederhanakan ajaran agama. Padahal tradisi Islam juga mengenal seni melalui qasidah, hadrah, dan syair religius. Sejarah Islam di Nusantara bahkan menunjukkan bahwa para dai memanfaatkan akomodasi budaya sebagai strategi dakwah.
Banalisasi ini berbahaya karena dapat memicu moral panic. Narasi tertentu meyakinkan masyarakat bahwa hiburan lokal dapat merusak tatanan religius. Rasa takut kolektif kemudian mendorong legitimasi pembatasan ruang ekspresi.
Imajinasi Global
Prestasi penyanyi dangdut di panggung nasional sebenarnya merepresentasikan artikulasi identitas lokal di ruang global. Ia membawa nama daerah, dialek, dan latar budaya Madura kepada audiens yang lebih luas. Dalam perspektif sosiologi budaya, proses ini memperkuat representasi yang penting bagi kebanggaan kolektif.
Namun mediatisasi agama membuat masyarakat menegosiasikan ulang representasi tersebut. Mereka mempertaruhkan identitas religius dan identitas daerah sekaligus. Sebagian warga khawatir citra Pamekasan, yang dikenal religius, akan tampak permisif terhadap hiburan. Di sinilah muncul tarik-menarik antara citra moral dan kebanggaan atas prestasi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal kini hidup dalam “mediascape”: kesadaran bahwa setiap peristiwa lokal dapat menjadi konsumsi nasional. Kesadaran ini sering melahirkan reaksi berlebihan yang muncul dari kecemasan terhadap citra di mata publik luas.
Ruang Negosiasi
Pendekatan mediatisasi tidak menilai benar atau salah secara teologis. Pendekatan ini membaca bagaimana agama beroperasi dalam ekosistem media. Dari sudut pandang tersebut, konflik dangdut di Pamekasan menjadi ruang negosiasi antara nilai religius, budaya populer, dan logika media.
Seni tidak selalu bertentangan dengan agama. Seni justru dapat menjadi medium refleksi sosial. Dangdut, misalnya, sering memuat narasi moral, kritik sosial, bahkan pesan religius. Sebaliknya, kritik yang muncul secara serentak dan total terhadap berbagai peristiwa justru menutup kemungkinan dialog budaya.
Di sisi lain, para seniman juga perlu peka terhadap sensitivitas lokal. Mediatisasi menuntut literasi media sekaligus literasi agama. Tanpa keduanya, publik mudah mempolitisasi atau memoraliskan setiap pertunjukan.
Ruang Inklusif
Kasus ini memberi pelajaran bahwa masyarakat religius tidak harus bersikap anti-seni. Masyarakat membutuhkan ruang publik yang memungkinkan diskusi rasional, bukan sekadar pelabelan moral. Jika masyarakat memahami agama secara kontekstual dan dialogis, agama dapat menjadi nilai pemersatu.
Pendekatan mediatisasi agama mengajak kita melihat bahwa konflik ini bukan semata persoalan iman. Media juga membentuk persepsi keagamaan masyarakat. Ketika tafsir agama beredar dalam logika media yang sensasional, risiko polarisasi pun meningkat.
Karena itu, solusi tidak cukup hanya dengan mengatur acara hiburan. Masyarakat perlu memperkuat literasi: memahami cara kerja media, mendorong tokoh agama berkomunikasi secara bijak di ruang publik, dan menempatkan seni sebagai bagian dari kebudayaan, bukan ancaman.
Jangan Lewati: Limpahan Cahaya
“Prestasi dikalahkan tafsir” menggambarkan paradoks zaman kita. Bukan karena agama menolak prestasi, tetapi karena tafsir agama kini beredar dalam ekosistem media yang sarat kepentingan, emosi, dan citra.
Mediatisasi agama membantu kita memahami bahwa polemik ini merupakan gejala perubahan sosial yang lebih luas. Agama semakin hadir di ruang publik, tetapi sekaligus semakin terikat pada logika media. Tantangannya adalah memastikan agama tetap menjadi sumber etika dan kebijaksanaan, bukan sekadar alat sensor sosial.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan “dangdut atau agama,” melainkan bagaimana masyarakat merayakan prestasi tanpa kehilangan nilai, dan menjaga nilai tanpa mematikan ekspresi budaya. Di situlah kedewasaan publik diuji.
Taufiq Hidayah, Alumni MA Nasy’atul Muta’allimin Gapura, aktivitas penulis di Pesantren Kutub Hasyim Asy’ari Yogykarta, juga seorang akademisi mahasiswa Studi Islam UIN Sunan Kalijaga. Ia aktif dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII ) Rayon Pembebasan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
