Maghfur M. Ramin
Gagasan Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa setiap ruang kehidupan adalah ruang belajar, dan setiap manusia berpotensi menjadi guru. Pendidikan seharusnya berakar bukan pada gedung, melainkan pada kehidupan itu sendiri.
Tanggal 2 Mei kita rawat sebagai ritual tahunan. Upacara digelar, pidato dibacakan, dan jargon lama diulang: mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan mutu, menyiapkan generasi unggul. Negara telah lama menetapkannya melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959. Namun pertanyaan yang jarang diajukan justru yang paling mendasar: di mana sebenarnya pendidikan itu berlangsung hari ini dan untuk siapa ia bekerja?
Penetapan 2 Mei merujuk pada kelahiran Ki Hajar, yang pada 3 Juli 1922 mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Lembaga ini lahir sebagai perlawanan terhadap sistem kolonial yang menjadikan pendidikan sebagai hak istimewa. Bagi Ki Hajar, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses memerdekakan manusia, yaitu membentuk kesadaran, martabat, dan kemandirian.
Ritual Kosong
Namun, satu abad kemudian, kita menghadapi ironi yang sulit diabaikan: pendidikan yang dahulu diperjuangkan sebagai alat pembebasan, kini kerap terjebak menjadi instrumen penyeragaman. Sekolah direduksi menjadi ruang administratif; belajar dipersempit menjadi capaian angka; dan murid dinilai lebih sebagai objek evaluasi daripada subjek yang hidup.
Data memang menunjukkan kemajuan. Angka partisipasi sekolah meningkat, akses pendidikan dasar semakin luas, dan berbagai program afirmasi terus digulirkan. Tetapi capaian kuantitatif tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pengalaman belajar. Ketimpangan masih nyata: antara kota dan desa, antara pusat dan pinggiran, antara mereka yang terhubung dengan teknologi dan yang bahkan masih berjuang mendapatkan akses listrik stabil. Jika ini yang terjadi, maka digitalisasi pendidikan berisiko menjadi pedang bermata dua. Ia membuka peluang sekaligus memperlebar jurang.
Lebih problematis lagi, pendidikan kita cenderung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja semata. Kurikulum disusun dengan logika utilitarian: apa yang cepat terserap industri, itulah yang dianggap relevan. Akibatnya, dimensi kemanusiaan (kemampuan berpikir kritis, empati sosial, dan keberanian moral) sering kali terpinggirkan. Sekolah menghasilkan lulusan yang siap bekerja, tetapi belum tentu siap menjadi warga yang berpikir.
Di sisi lain, posisi guru juga mengalami pergeseran yang tidak sederhana. Dalam visi Ki Hajar, guru adalah penggerak jiwa, yang menuntun bukan menentukan. Namun dalam praktik, guru kerap dibebani administrasi berlapis, target kinerja, dan standar evaluasi yang menyempitkan ruang kreativitas. Energi pedagogis tersedot oleh tuntutan birokratis. Pendidikan kehilangan sentuhan manusianya.
Kita juga perlu jujur bahwa pendidikan tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu berada dalam pusaran kekuasaan. Pergantian kebijakan yang cepat, perubahan kurikulum yang berulang, hingga tarik-menarik kepentingan ideologis menunjukkan bahwa sekolah sering kali menjadi arena reproduksi nilai dominan, bukan ruang dialog yang kritis. Dalam situasi seperti ini, kita sulit mengharapkan pendidikan menjadi alat pembebasan jika ia sendiri tidak otonom.
Pembebasan Manusia
Padahal, kekuatan pendidikan justru terletak pada hal-hal yang tak mudah diukur. Rasa ingin tahu yang tumbuh dari kegelisahan. Empati yang lahir dari perjumpaan. Keberanian berpikir yang muncul dari kebebasan bertanya. Semua ini tidak bisa direduksi menjadi skor ujian atau peringkat institusi. Ia hidup dalam pengalaman, baik itu di kelas, di rumah, di jalanan, di komunitas.
Karena itu, memperingati Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi momen koreksi arah. Pendidikan perlu dikembalikan ke akarnya: kehidupan. Sekolah dan kampus tidak boleh menjadi ruang yang terpisah dari realitas sosial. Lembaga pendidikan harus hadir di tengah masyarakat. Ia membaca persoalan nyata, merespons kebutuhan lokal, dan membuka ruang partisipasi.
Lebih jauh, kita perlu memperluas definisi tentang guru. Dalam masyarakat yang kompleks, pengetahuan tidak hanya dimiliki oleh institusi formal. Petani memahami siklus alam, nelayan membaca arah angin, dan pelaku usaha kecil bertahan di tengah krisis. Semuanya menyimpan pengetahuan yang bernilai. Mengakui ini berarti mendekonstruksi hierarki pengetahuan yang selama ini terlalu sempit.
Pertanyaannya, tentu, tidak sederhana: apakah kita masih melihat pendidikan sebagai jalan pembebasan, atau sekadar alat produksi? Jika jawabannya yang kedua, maka kita sedang bergerak menjauh dari semangat awal yang diperjuangkan Ki Hajar.
Hardiknas tidak membutuhkan lebih banyak slogan. Ia menuntut keberanian untuk mengubah cara pandang. Sebab tanpa itu, kita akan terus merayakan pendidikan setiap 2 Mei walau maknanya perlahan memudar dalam praktik sehari-hari.
Barangkali yang perlu kita lakukan bukan menambah sekolah dalam arti fisik, melainkan menghidupkan kembali sekolah dalam arti yang paling mendasar: sebagai ruang untuk menjadi manusia.
