ejogja.ID | Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menilai pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran karena menolak negosiasi sebagai bentuk politik luar negeri agresif yang menutupi kegagalan internal Amerika sendiri.
Jangan Lewati: Amerika Mau Gasak Greenland, Pakar UGM: Berpotensi Merusak Norma dan Hukum Internasional
Menurut Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut, Trump mengubah bahasa demokrasi dan hak asasi manusia menjadi alat intimidasi. Ia menjadikan nilai sekadar slogan dan menggunakan kekerasan sebagai metode. Amerika, kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini, justru berada dalam kondisi rapuh. Polarisasi politik ekstrem, kekerasan senjata, krisis narkoba, dan kesenjangan ekonomi terus memburuk.
“Ini bukan kepemimpinan global. Ini pelarian. Trump menutupi kegagalan domestik dengan ancaman ke luar negeri. Negara yang kehilangan kepercayaan diri selalu memilih musuh eksternal. Cara ini tua, berbahaya, dan keterlaluan. Di sisi lain, Amerika merencanakan penyerangan sepihak ke Iran, yang semakin memperjelas ketidakberdayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ujar Anggota Komite II DPD RI itu dalam keterangan tertulis, Kamis (29/01/2026).
Jangan Lewati: Ziarah Literasi
Dalam banyak kasus besar, lanjut Gus Hilmy, PBB gagal memainkan peran strategis. Konflik Gaza, perang Ukraina, penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, hingga berbagai intervensi militer menunjukkan bahwa lembaga itu semakin kehilangan relevansi.
“Ketika perang dan penculikan kepala negara terjadi tanpa konsekuensi internasional, kondisi itu menandakan rusaknya sistem alarm global. PBB tidak lagi menjadi penengah, melainkan sekadar penonton dan simbol. PBB juga tidak lagi menjamin keadilan global. Nyata-nyata PBB sudah tidak relevan sama sekali. Dunia membutuhkan arsitektur perdamaian baru yang lebih segar dan tidak dikuasai segelintir negara kuat,” tegas Senator Indonesia asal D.I. Yogyakarta tersebut.
Menurut Gus Hilmy, situasi ini membahayakan negara berkembang. Dunia bergerak menuju politik blok yang kasar, di mana kekuatan militer dan ekonomi menjadi penentu tunggal. Negara-negara kuat menjadikan negara kecil dan menengah sekadar alat legitimasi.
Jangan Lewati: Minat ke Sekolah Negeri Menurun, Sekolah Swasta Kian Dilirik Orang Tua
Dalam konteks Gaza, Gus Hilmy menyampaikan kritik keras terhadap inisiatif perdamaian yang Amerika pelopori tanpa struktur multilateral yang adil. Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam skema semacam itu berisiko merusak posisi moral Indonesia selama ini.
“Indonesia dikenal konsisten membela Palestina. Namun, jika Indonesia bergabung dengan kelompok yang tidak netral, posisi itu bisa runtuh. Perdamaian yang berpihak tidak akan melahirkan keadilan. Skema perdamaian yang menutup ruang bagi Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri hanya akan memperpanjang ketergantungan dan konflik,” tegasnya.
Jangan Lewati: Lapang Dada
Gus Hilmy meminta Indonesia bersikap lebih hati-hati. Ia juga mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam kelompok inisiatif perdamaian yang Amerika pelopori tanpa mandat dan peran jelas dari PBB.
“Indonesia perlu berpikir ulang. Ketika PBB tidak terlibat, kita patut curiga dan mempertanyakan agenda yang sebenarnya. Skema yang berat sebelah tidak akan melahirkan keadilan bagi Palestina. Negara kuat tidak melahirkan keadilan melalui belas kasihan. Keadilan lahir dari pengakuan setara. Tanpa itu, yang terjadi hanya pengelolaan konflik, bukan penyelesaian,” katanya.
Gus Hilmy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam politik blok dan kepentingan geopolitik negara besar. Indonesia harus menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif secara konsisten.
Jangan Lewati: Realitas Pahit Perempuan Belum Usai
“Presiden dan Menteri Luar Negeri perlu menjelaskan secara terbuka tujuan Indonesia di Gaza. Indonesia jangan sampai ikut mengail di air keruh dan kehilangan martabat diplomasi. Indonesia tidak boleh menjadi figuran dalam drama geopolitik,” pungkasnya.
Mau ngiklan di ejogja.ID? Klik: Pasang Iklan
