ejogja.ID | Anggota DPD RI asal DIY, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengkritik rencana pemerintah menerapkan pembelajaran daring setelah libur Lebaran April 2026. Ia meminta pemerintah tidak menjadikan pendidikan sebagai ruang penyesuaian kebijakan yang tak relevan.
Jangan Lewati: Viral! SMA 2 Pamekasan Madura Tolak Paket MBG Berisi Lele Mentah
Gus Hilmy menilai rencana itu tidak lahir dari kebutuhan pendidikan. Bila persoalannya energi, katanya, pemerintah harus menyelesaikannya di sektor yang berkaitan langsung.
“Kalau problemnya energi, jangan pendidikan yang dikorbankan. Pemerintah seharusnya memperkuat langkah strategis di sektor lain, termasuk diplomasi luar negeri, agar kepentingan nasional tetap terjaga tanpa harus mengganggu proses belajar. Kita punya ruang untuk memperjuangkan akses di jalur-jalur strategis global yang berdampak langsung pada energi. Pendidikan tidak boleh dijadikan instrumen untuk menutup persoalan yang seharusnya diselesaikan di sektor lain,” papar anggota Komite I DPD RI itu.
Ia mencontohkan langkah penghematan energi lain yang lebih masuk akal, seperti pembatasan BBM kendaraan pribadi, kampanye transportasi umum, penghematan listrik, dan pembatasan pemakaian alat rumah tangga berdaya besar. “Secara kasat mata, sektor ini jauh lebih besar kebutuhannya,” ujarnya.
Jangan Lewati: Grebeg Masjid, Ahad Ceria Ramadan di Masjid Kamaluddin
Gus Hilmy juga menyoroti lemahnya diplomasi energi Indonesia dalam merespons tensi geopolitik Timur Tengah. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil posisi lebih aktif, bukan mengompensasi situasi global dengan kebijakan domestik yang menekan sektor pendidikan.
“Presiden perlu mengambil langkah diplomasi yang lebih aktif dan terukur dengan mengajak negara-negara Islam untuk memahami posisi Iran dalam konteks mempertahankan kedaulatan negaranya dari tekanan dan serangan eksternal. Indonesia bisa memainkan peran sebagai jembatan dialog, bukan sekadar penonton… Ini soal keberanian mengambil posisi strategis di panggung global,” katanya.
Jangan Lewati: Puasa Purba
Ia juga mempertanyakan dasar kebijakan karena pemerintah belum membuka data konsumsi energi dari aktivitas sekolah. Tanpa data itu, kata dia, publik tidak bisa menilai urgensi kebijakan.
“Sampai hari ini belum ada penjelasan yang transparan mengenai berapa besar konsumsi energi dari aktivitas sekolah dan berapa persen penghematan yang ingin dicapai. Tanpa data itu, kebijakan ini sulit dipertanggungjawabkan secara rasional,” ujarnya.
Gus Hilmy mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 sudah menunjukkan dampak serius pembelajaran jarak jauh: ketertinggalan belajar, ketimpangan akses internet, hingga kesiapan guru yang belum merata.
“Kalau kondisi dasarnya belum berubah, maka risiko yang sama akan terulang,” tegasnya.
Jangan Lewati: TPG 405 Ribu Guru Madrasah Mulai Cair Maret 2026, Kemenag Percepat Penerbitan SKAKPT
Ia juga menyoroti lemahnya evaluasi pembelajaran saat daring, yang kerap tidak menggambarkan kemampuan riil siswa. Hal itu, katanya, bisa menciptakan ilusi capaian belajar dan berdampak pada kualitas SDM.
Di tingkat keluarga, ia melihat kebijakan ini menambah beban orang tua, terutama ibu, yang harus mendampingi anak belajar di rumah sambil bekerja. “Negara perlu mempertimbangkan aspek ini,” ujarnya.
Soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia meragukan kesiapan distribusi bila siswa belajar dari rumah. Pengalaman sebelumnya menunjukkan tingkat pengambilan paket rendah.
“Kalau makanan harus dikirim ke rumah, apakah negara siap dengan sistem distribusi untuk jutaan siswa? Kalau siswa diminta mengambil ke sekolah, pengalaman sebelumnya menunjukkan banyak yang tidak datang… Ini menyangkut efektivitas program dan penggunaan anggaran,” katanya.
Jangan Lewati: Gus Hilmy Apresiasi Kebijakan Pemerintah Tertibkan Ruang Digital: Identitas Resmi
Dengan berbagai catatan tersebut, pengasuh Pondok Pesantren Krapyak itu meminta pemerintah menunda atau tidak menerapkan kebijakan ini secara serentak. Ia mengusulkan uji coba terbatas di daerah yang sudah siap secara infrastruktur dan sumber daya.
“Pengalihan model belajar seharusnya berbasis pada kualitas pendidikan… Jangan dulu diberlakukan secara nasional tanpa melihat kesenjangan yang ada. Sebaiknya tidak terburu-buru karena ini kebijakan yang berisiko,” pungkasnya.
