ejogja. ID | Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Sedayu, Bantul, pada 8 Juni 1921 — sebuah dusun kecil di pinggir sawah, jauh dari hiruk-pikuk kota Yogyakarta. Ia wafat pada 27 Januari 2008 di Jakarta. Ia anak petani biasa, bukan bangsawan, bukan pula keturunan priyayi. Di rumah bambu berlantai tanah itu, Soeharto belajar arti kerja keras dan diam-diam mengasah kecerdikan khas anak desa Jawa: tenang, tapi penuh perhitungan.
Sekolah pertamanya hanya Sekolah Rakyat di Kemusuk, lalu ia berpindah ke Wonogiri mengikuti pamannya. Di sanalah ia menamatkan pendidikan dasar, kemudian sempat melanjutkan ke MULO Muhammadiyah Yogyakarta — setara SMP masa kini. Namun, pendidikannya terhenti di tengah jalan; biaya jadi tembok tinggi yang tak bisa ia lewati. Bagi Soeharto muda, hidup bukan soal ijazah, tapi soal kemampuan bertahan.
Jangan Lewati: Lagi Penat?
Tahun 1940 menjadi titik balik. Ia diterima di Sekolah Calon Tamtama KNIL di Gombong, tempat ia belajar disiplin dan strategi militer gaya Belanda. Tak lama kemudian Jepang datang, dan Soeharto bergabung dengan PETA (Pembela Tanah Air). Pendidikan militernya di Bogor (1943) menanamkan dua hal yang kelak melekat dalam dirinya: keteguhan dan loyalitas.
Soeharto memang tak punya gelar sarjana, tapi ia belajar dari pengalaman — dari sawah, medan perang, hingga ruang rapat kabinet. Bacaan favoritnya bukan buku filsafat Barat, melainkan kisah para pemimpin dan ajaran kejawen tentang ketenangan serta pengendalian diri. Dalam dirinya, disiplin militer bertemu dengan kearifan Jawa. Dari situ tumbuh gaya kepemimpinan yang halus tapi keras kepala, yang mewarnai tiga dasawarsa pemerintahannya.
Jangan Lewati: Senator Gus Hilmy Desak Presiden Ambil Peran Nyata di Krisis Kemanusiaan Sudan
Sebagai presiden, Soeharto memberi perhatian besar pada pendidikan dasar. Melalui program Inpres SD, ribuan sekolah dibangun di seluruh pelosok Indonesia. Bagi banyak anak desa, nama Soeharto identik dengan gedung sekolah baru dan seragam putih-merah yang akhirnya mereka kenakan. Ia percaya, pendidikan adalah kunci pembangunan — meski baginya, pembangunan lebih berarti keteraturan sosial daripada kebebasan berpikir.
Namun, warisannya di bidang pendidikan bersifat ganda. Di satu sisi, ia membuka akses belajar bagi jutaan anak; di sisi lain, ia menutup ruang berpikir kritis lewat penyeragaman ideologi dan kontrol negara. Pendidikan masa Orde Baru melahirkan generasi yang disiplin, tapi juga cenderung takut bersuara.
Kini, ketika generasi muda hidup di era yang lebih terbuka, kisah Soeharto bukan sekadar nostalgia atau kontroversi politik. Ia pengingat bahwa pendidikan sejati tak berhenti di ruang kelas — ia tumbuh dari pengalaman, keberanian belajar, dan kebebasan berpikir. Karena pada akhirnya, pembangunan tanpa kebebasan adalah gedung tinggi tanpa jendela.
Antara Pembangunan dan Bayang-Bayang Kekuasaan
Selama tiga dasawarsa memimpin Indonesia (1967–1998), Soeharto menata negeri dengan visi Pembangunan Nasional — proyek besar yang mengubah wajah Indonesia dari negara agraris miskin menjadi negara dengan infrastruktur dan industri yang tumbuh cepat.
Namun di balik jalan-jalan mulus, sekolah baru, dan stabilitas politik itu, terselip jejak panjang kebijakan yang menimbulkan luka sosial dan etika sejarah. Hal-hal yang membuat sebagian orang mempertanyakan kelayakannya disebut pahlawan nasional.
Bayang-Bayang 1965: Awal Kekuasaan yang Berdarah
Kenaikan Soeharto ke tampuk kekuasaan berawal dari tragedi Gerakan 30 September 1965, yang disusul pembantaian massal terhadap mereka yang dituduh komunis.
Sebagai Panglima Kostrad, Soeharto mengambil alih kendali politik nasional atas nama keamanan. Tetapi pasca-peristiwa itu, ratusan ribu orang dibunuh, masuk penjara, atau diasingkan tanpa pengadilan.
Bagi banyak sejarawan, kekerasan massal ini menjadi noda kelam yang hingga kini belum sepenuhnya diakui negara — alasan moral utama penolakan gelar pahlawan nasional baginya.
Dengan jargon “stabilitas politik demi pembangunan,” Soeharto membangun sistem yang sangat sentralistik. Oposisi ditekan, pers dibatasi, dan kampus-kampus diawasi. Program seperti Penataran P4 dan lembaga Kopkamtib menjadi alat kontrol sosial. Pendidikan di era Soeharto lebih menekankan kepatuhan ketimbang kebebasan berpikir. Generasi muda dididik menjadi rapi dan tertib, tapi jarang diajak bertanya “mengapa.”
Ekonomi di Atas Ketimpangan
Soeharto berhasil membawa Indonesia ke masa pertumbuhan ekonomi stabil pada 1970–1980-an. Namun, keberhasilan itu beriringan dengan lahirnya konglomerasi keluarga dan kroni politik.
Istilah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) menjadi ikon era Orde Baru. Kemajuan material berjalan, tapi fondasi keadilannya rapuh. Pembangunan yang ia bangun berdiri di atas ketimpangan sosial — indah di statistik, tapi timpang di kenyataan.
Soeharto juga mengontrol narasi sejarah nasional. Buku pelajaran, film, hingga peringatan resmi disusun untuk meneguhkan citranya sebagai Bapak Pembangunan. Film Pengkhianatan G30S/PKI wajib diputar di sekolah, dan hanya satu versi sejarah yang boleh berjalan. Akibatnya, generasi Orde Baru tumbuh dengan sejarah versi tunggal — bukan untuk memahami masa lalu, tapi untuk mengagungkan penguasa.
Pahlawan atau Pelajaran?
Ketika pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, banyak anak muda bertanya, “Apakah pembangunan bisa menebus pelanggaran terhadap kemanusiaan dan kebebasan?”
Pertanyaan itu bukan soal kebencian, tapi keberanian menghadapi cermin sejarah. Soeharto adalah bagian penting dari kisah Indonesia. Kisah dengan dua sisi: keberhasilan membangun dan kesalahan mengekang. Bagi generasi terdidik hari ini, mengenang Soeharto bukan untuk memuja, tapi untuk belajar. Bahwa kekuasaan tanpa kritik akan menjadi doktrin, dan pembangunan tanpa kebebasan hanyalah bentuk lain dari penjara.
Kita tak bisa menulis masa depan dengan tinta yang menolak mengakui masa lalu. Pahlawan sejati bukan yang tak pernah salah, tapi yang berani dikritik. Sejarah tidak menunggu kita sepakat untuk menilainya, tapi menuntut kita jujur untuk memahaminya.
Mau ngiklan di ejogja.ID? Klik: Pasang Iklan
