ejogja.ID | Santer penolakan PPN 12% diwarnai gelombang protes dari berbagai pihak. Protes akan terus bermunculan dan membesar. Menyikapi hal itu, Senator Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. meminta pemerintah untuk mengkaji ulang. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membebani masyarakat. Bahkan ini bisa termasuk merampok rakyat dengan kebijakan PPN 12% yang ugal-ugalan.
Jangan Lewatkan: Demo Mahasiswa Papua di Jogja Rusuh, Gus Hilmy: Masyarakat Jengah!
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu pun menyatakan, bahwa sudah saatnya negara punya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan memiliki GBHN, katanya, penyusunan kebijakan dalam jangka panjang dan tidak membebani rakyat.
“Kebijakan PPN 12 persen harus segera dikaji ulang. Jangan menunggu protes semakin besar. Beban berat bagi masyarakat menengah ke bawah. Dan inilah darurat GBHN! Sudah saatnya kita memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, sehingga kebijakan bisa berpihak kepada rakyat dan dalam jangka panjang. Tanpa GBHN, kita hanya akan was-was program kejutan setiap lima tahun yang bahkan tidak berpihak pada rakyat,” terang anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui keterangan tertulis kepada media pada Jumat (20/12).
Manfaat lain, kata Gus Hilmy, GBHN dapat mengurangi biaya politik pasca Pilpres. Kabinet yang gemuk, menurut Gus Hilmy, menjadi salah satu faktor kebutuhan anggaran yang besar.
Jangan Lewatkan: 85% Beasiswa dari Parallaxnet USA, IIQ An Nur Yogyakarta Teken MoU
“GBHN juga bisa mengurangi biaya politik pasca Pilpres. Tidak seperti sekarang, kabinet sangat gemuk, penambahan lembaga-lembaga yang sebenarnya tidak urgen. Di tengah protes PPN 12 persen, kementerian dan lembaga-lembaga negara melantik banyak sekali pejabat. Ini menjadi salah satu beban APBN yang akhirnya menghisap keringat rakyat. Belum lagi janji kampanye yang ternyata juga membebani rakyat. Sementara hari ini kita belum mendengar program gebrakan menteri atau lembaga dan justru utang sudah bertambah,” jelas Katib Syuriah PBNU tersebut.
Meski demikian, Gus Hilmy cukup memahami kebutuhan pemerintah. Rancangan program memang membutuhkan anggaran besar, tetapi bukan berarti harus merampok rakyat dengan PPN 12% yang tak berperikeadilan itu.
“Kita paham, ya. Kebutuhan anggaran untuk makan bergizi, ketahanan pangan, tetapi apa tidak ada sumber pendapatan lainnya? Paling enak memang meminta kepada rakyat. Sementara kita punya sumber daya alam, masih ada penyalahgunaan anggaran, dan sebagainya. Dulu kan Pak Prabowo sering bicara timah, lada putih, dan banyak lagi. Di sisi lain, kita perlu berhemat, memberi sanksi keras bagi pengemplang pajak dan penyelundup,” kata anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut.
Gus Hilmy juga menekankan pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui prestasi sebelum membuat kebijakan yang berisiko.
Jangan Lewatkan: Bakti Sosial KUA Sedayu Memperingati HAB Ke-79 Kemenag
“Sebelum menaikkan pajak, pemerintah juga mesti menunjukkan prestasi. Misalnya, pihak mengeluarkan perintah penghematan yang ditegaskan dengan keputusan, bukan sekadar himbauan. Demikian juga sanksi bagi para pengemplang pajak yang besar-besar harus ditunjukkan kepada masyarakat,” pungkas Gus Hilmy.
