ejogja.ID | Buntut penetapan Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluarkan Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati melarang seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.
Instruksi itu pun mendapat reaksi dari berbagai pihak. Di antaranya dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Menurutnya, negarawan seperti Megawati tidak layak bersikap sebagaimana yang tertera dalam intruksi tersebut. Menurutnya, kegiatan retreat merupakan upaya yang bagus untuk menggugah kesadaran kolektif para pemimpin daerah.
Jangan Lewatkan: Maklumat BEM PTNU DIY
“Masa gara-gara Sekjend PDIP Hasto semua jadi baper. Apapun, retreat ini sebuah upaya yang bagus dari pemerintah guna membangun kesadaran kolektif kepemimpinan daerah yang sinergi dengan kepemimpinan pusat. Ini justru koheren dengan kehendak terlaksananya pilkada langsung. Jadi mengaitkan soal Pak Hasto dengan upaya membangun sinergitas pemerintahan ini adalah upaya menghambat pembangunan,” jelas Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut melalui keterangan tertulis pada Jum’at (21/02/2025).
Di sisi lain, Gus Hilmy menyatakan, urusan kasus korupsi semestinya pembuktian lewat pengadilan. Ini bukan lewat media yang seolah-olah menunjukkan kekuatannya.
Jangan Lewatkan: Forum Internasional Lintas Parlemen Resmi Dibentuk, Kaisar: Solusi Permasalah Global
“Soal (penetapan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka) ini adalah permasalahan kasus korupsi. Kalau mau tarung, ya di pengadilan. Jangan lewat media yang kesannya tidak terima. Tindakan PDIP ini bisa jadi sebagai tindakan yang tidak mendukung pencegahan terhadap korupsi,” papar Gus Hilmy.
Gus Hilmy menyayangkan sikap tersebut. Partai pemenang Pemilu seharusnya memberikan keteladanan. Terlebih, menurutnya, KPK ada sejak masa kepemimpinan Megawati.
“Sangat disayangkan hal ini dilakukan oleh PDIP, karena sebagai partai pemenang pemilu, semestinya keteladanan patut dikedepankan. Apalagi seperti disebut-sebut, KPK sendiri adalah lembaga yang pembentukannya dimulai pada era Presiden Megawati. Mestinya partai justru mendukung upaya penguatan KPK, dan mendorong bersih-bersih di dalam partai sendiri, bukan malah menghalang-halanginya,” kata Gus Hilmy.
Terkait dengan retreat, Gus Hilmy berharap kepala daerah lebih banyak mendapatkan materi untuk pembangunan daerah daripada menjadi kaki tangan Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, menurutnya, retreat semestinya tidak hanya kepala daerah, tetapi juga wakilnya karena mereka akan bekerja sama membangun daerah.
Jangan Lewatkan: Dilema Libur Ramadan, Gus Hilmy; Sebulan Saja untuk Menebalkan Spiritualitas Anak
“Retreat ini kan di antaranya untuk penguatan pembangunan di daerah dan sinergi pusat dan daerah, antara kepala dan wakilnya kan harus sinkron, harus bekerja sama. Masak hanya kepalanya yang dapat bekal. Kalau masalahnya hanya teknis tempat, kan masih banyak lokasi lain yang lebih luas, lebih bagus. Selain itu, muatan materinya seharusnya lebih pada penguatan pembangunan daerah daripada menjadi suruan dan pelaksana instruksi Pusat,” pungkas Gus Hilmy.
