ejogja.ID | Sorotan tajam mengarah ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025). Mulai dari beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), biaya operasional Whoosh yang membengkak, hingga ukuran musala di gerbong kereta yang nyatanya terlalu sempit. Semuanya jadi bahan evaluasi.
Beban Utang dan Kinerja Keuangan
Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita BR Sitepu, membuka kritik dengan menekankan pentingnya transparansi dalam mengelola beban keuangan PT KAI. Kami khawatir masalah utang tersebut dapat memengaruhi kinerja keuangan PT KAI, tegasnya.
Jangan Lewati: Anggota DPD RI Desak Kapolri Segera Usut Dalang Kerusuhan dan Penjarahan
Nada yang sama juga disampaikan Dr. H. Abdul Kholik, Senator asal Jawa Tengah. Ia menilai biaya operasional kereta cepat Whoosh sangat tinggi, namun belum sebanding dengan minat masyarakat. Sangat menyayangkan soal pembiayaan kereta Whoosh yang membengkak, tapi tidak membuat keretanya sangat diminati. Sayang sekali. Dan sebenarnya malah lebih bagus bila biayanya dimanfaatkan untuk mendukung penghidupan kembali kereta di daerah, ujarnya.
Musala yang Terlalu Sempit
Kritik tak berhenti pada sisi finansial. Dari D.I. Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyoroti fasilitas musala di kereta yang dinilai terlalu kecil. Mestinya bisa diperluas lagi. Kami tidak menuntut musala di dalam kereta dibuat sebesar ruang restorasi, tetapi penting agar ukurannya diperluas dan diperlebar, supaya jamaah bisa lebih leluasa melaksanakan shalat, baik sendiri maupun berjamaah, tutur Katib Syuriyah PBNU tersebut.
Jangan Lewati: Lahirkan 84 Cumlaude dan 37 Hafiz 30 Juz Plus Qiraah Sab`ah, IIQ An Nur Gelar Wisuda ke-17
Ia menambahkan, musala sempit menyulitkan penyesuaian arah kiblat karena posisi kereta yang terus bergerak. Dalam Mazhab Syafi’i, salat yang tidak sesuai kiblat hanya dianggap lihurmatil waqti (penghormatan terhadap waktu), sehingga harus diulang ketika memungkinkan. Transportasi publik seperti kereta api harus ramah terhadap kebutuhan spiritual masyarakat. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bagian dari penghormatan pada hak beribadah warga negara. Sebagaimana lagu wajib yang senantiasa kita nyanyikan, ‘bangunlah jiwanya, bangunlah badannya’. Dalam lagu itu, ‘bangunlah jiwanya’ dahulukan daripada ‘bangunlah badannya’. Ini adalah bagian dari semangat itu, tegas Gus Hilmy.
Janji Perbaikan dari PT KAI
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Direktur Utama PT KAI, Dody Budiawan, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti. Kami sampaikan tadi bahwa untuk kenyamanan penumpang, kami masih akan terus berinovasi. Fasilitas beribadah ini termasuk di dalamnya. Kemudian terkait banyak usulan jalur baru dan semuanya sudah tercatat dengan baik. Nanti semuanya akan bahan menjadi diskusi dengan Direktur Jenderal Kereta Api (DJKA) sebagai pihak yang berwenang. Harapannya usulan ini bisa terealisasi karena dampak positifnya memang luar biasa besar. Jadi kita akan terus kawal supaya semua ini bisa berjalan sesuai harapan, jelasnya.
Pelayanan Publik sebagai Prioritas
RDP tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan transportasi publik tak hanya berkisar pada efisiensi finansial, tetapi juga pelayanan menyeluruh bagi masyarakat. Dari utang hingga mushola, DPD RI menegaskan bahwa PT KAI perlu berhati-hati agar kualitas layanan tetap terjaga dan hak penumpang tidak terabaikan.
Pasang iklan di ejogja.ID, klik: Pasang Iklan
