ejogja.ID | Yogyakarta – 20 Agustus 2026, Program Makan Bergizi (MBG) 2026 siap digelontorkan dengan anggaran fantastis Rp 335 triliun. Dari petani desa hingga anak-anak sekolah, inilah cerita harapan dan tantangan di balik dapur raksasa yang sedang dibangun negara.
Jangan Lewati: PMB IIQ An Nur Jogja 2025
Di sebuah sekolah dasar di Bantul, bel pulang belum berbunyi, tetapi obrolan anak-anak sudah ramai soal makan siang. “Nanti ada susu tiap hari, Bu?” tanya seorang murid polos. Pertanyaan sederhana itu menggambarkan antusiasme yang menyambut Program Makan Bergizi (MBG) 2026—program ambisius pemerintah dengan nilai anggaran mencapai Rp 335 triliun.
Jejak Anggaran Jumbo
Presiden Prabowo Subianto menjanjikan MBG sebagai “investasi masa depan bangsa”. Angkanya memang mencengangkan: Rp 335 triliun dialokasikan dalam RAPBN 2026, setara hampir 10 persen belanja negara. Targetnya: 82,9 juta penerima manfaat dari siswa PAUD hingga SMA, pondok pesantren, keluarga miskin, hingga ibu hamil. Perhitungan sederhana menggambarkan skala program ini: sekitar Rp 1,2 triliun per hari atau Rp 25 triliun per bulan.
Skema pemerintah tak hanya soal konsumsi, melainkan juga produksi. 85 persen fokus untuk bahan baku—95 persen di antaranya dari petani dan produsen lokal. Menurut Kementerian UMKM, satu dapur MBG melibatkan sekitar 20 pemasok lokal dan bisa menjadi pasar baru bagi UMKM. Targetnya, 1 juta petani masuk rantai pasok.
Ekonomi Berputar, Dada Bergetar
Hingga Agustus 2025, tercatat lebih dari 20 juta penerima manfaat lewat 5.900 dapur SPPG di 38 provinsi. Pemerintah juga tengah membangun 19 ribu dapur baru untuk mengejar target 82,9 juta penerima di 2026. Program ini telah menyerap 290 ribu tenaga kerja dan melibatkan 1 juta pelaku pertanian.
Namun, di balik semangat itu, bayangan tantangan ikut mengiringi. Pertama, tata kelola anggaran dengan nominal fantastis berisiko penyimpangan—mark-up harga, manipulasi data penerima. Pemerintah menyiapkan digitalisasi data dan melibatkan BPKP untuk pengawasan.
Kedua, pasar pangan. Petani menyambut peluang, tetapi khawatir harga pasar terganggu bila terlalu banyak produk terserap MBG.
Jangan Lewati: Lomba Kaligrafi dan Pidato Online Nasional
Ketiga, politik anggaran. Rp 335 triliun—sekitar 10 persen APBN—menjadi perdebatan. Pengamat menilai perlu keseimbangan agar sektor lain tidak terpinggirkan.
Keempat, mutu dan keberlanjutan. MBG harus lebih dari sekadar logistik dapur: anak-anak perlu diajak belajar soal gizi, menghargai petani, dan memahami pola makan sehat.
Program MBG 2026 adalah janji besar. Dari ladang petani hingga piring sekolah, anggaran Rp 335 triliun ini bisa jadi investasi berharga untuk generasi sehat dan cerdas. Namun, tanpa pengawasan ketat, transparansi, dan pendidikan gizi yang menyeluruh, program raksasa ini berisiko tersandung di tengah jalan.
