Yogyakarta, ejogja ID – Berpotensi menciderai nilai luhur bangsa, bendahara BEM pesantren se-Indonesia desak pemerintah dan aparat tolak perhelatan LGBT di Indonesia. Khalayak Indonesia sedang dikejutkan dengan isu akan digelarnya perhelatan besar LGBT se-ASEAN yang diselenggarakan oleh ASEAN Queer Advocacy Week (AAW). Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) mendapat angin sejuknya ketika pada tahun 2021 PBB (Persyarikatan Bangsa-Bangsa) melalui Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki wadah organisasi ASEAN Soegi Caucus.
Dengan disponsori dari ASEAN Soegi Caucus, terbentuklah agenda ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) , yang mana agenda tersebut menjadi forum aktivis LGBT se-ASEAN untuk bisa tersambung satu sama lain dan saling memperkuat advokasi. Bendahara BEM PESANTREN se-Indonesia Ahmad Tomi Wijaya ambil suara terhadap adanya isu akan digelarnya helat besar LGBTQ pertengahan Juli tahun ini di Jakarta.
Tonton Juga: Renungan Lir Ilir Cak Nun | Karakter Kepemimpinan yang Ideal | Politik Indonesia | Pilpres 2024
Hematnya, fenomena LGBT hakikatnya memang tidak melanggar demokrasi secara paradigma liberal, akan tetapi, di Indonesia yang menjadi pedoman dan ideologi bangsa adalah demokrasi Pancasila, yang mengandung saripati nilai luhur bangsa Indonesia. “Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, yang meskipun warga negaranya memiliki hak kebebasan, akan tetapi adalah demokrasi yang tetap menjunjung nilai luhur bangsa, bukan bebas sebebas-bebasnya tanpa batasan apapun,” ucapnya.
Ahmad Tomi juga mengambil sikap tegas mengenai hal tersebut. Dirinya meminta dan mendesak kepada Pemerintah dan Pihak Aparat Berwajib untuk tidak memberikan akses perizinan baik tempat maupun keamanan untuk tergelarnya agenda AAW pertengahan Juli tersebut di wilayah manapun di Indonesia.
“Banyak hal mudarat yang akan ditimbulkan dari terselenggaranya agenda tersebut di tengah masyarakat Indonesia. Mulai dari dapat berpotensi menciderai Nilai Luhur Bangsa, merusak moralitas anak muda penerus Bangsa, mengganti stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat, bahkan lebih jauh lagi mampu berdampak negatif ke bidang kesehatan masyarakat,” katanya.
Pungkasnya, “Mengingat hal demikian, saya meminta dan mendesak kepada pemerintah Indonesia dan aparat berwajib (kepolisian), agar tidak memberikan akses perizinan dalam bentuk apapun untuk agenda tersebut, demi tetap menjaga marwah Pancasila dan nilai luhur bangsa.”
Jangan Skip: Kelompok LGBT Mau Kumpul di Indonesia, Senator Indonesia: Tutup Semua Akses dan Perizinan
Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), mulai menjangkiti masyarakat global bahkan Indonesia sebagai dampak panjang dari liberalisasi. Liberalisme sebagai ideologi modern, sejatinya tidak selalu mengarah terhadap hal negatif, selama subyek manusianya mampu memahaminya secara substansial dan disesuaikan dengan kebutuhan lokalitas daerahnya. Sehingga, liberalisme tidak seharusnya menjadi alibi bagi siapapun untuk melakukan sesuatu berdasarkan prinsip kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batasan apapun, bahkan norma sosial, ajaran agama, bahkan ideologi bangsa.
Berdasar argumentasi tersebut, Ahmad Tomi Wijaya, selaku BEM Pesantren se-Indonesia memberikan statement akhir, “Ketika aktivis LBGT se-ASEAN tetap bersikukuh menggelar perhelatan besar itu, alangkah baiknya untuk jangan diselenggarakan di Indonesia, di daerah manapun, tetapi memilih wilayah kenegaraan lain di ASEAN yang memang dirasa tidak menciderai Ideologi bangsa/negara tersebut secara tekstual maupun subtansial.”
